Terperangkap Tindak Diskriminasi

Dewi (Penghayat) – Okky (Katolik)

…..
Begitupun perjalanan Cinta kami
tak dapat dihentikan oleh perbedaan hukum manusia
yang membelenggu dan kerap memperdebatkan “perbedaan”.
Kami sadar bahwa ingkari perbedaan
adalah ingkari kehidupan yang beragam itu sendiri.
……..

Penggalan bait puisi diatas dipersembahkan oleh Dewi dan Okky, saat menikah sebagai ungkapan terima kasih dan cinta kedua mempelai yang terdalam kepada orang tuanya; Ayahanda P. Djatikusumah, ayahanda alm. Joseph Wasito Djati, Ibunda Emiliana Sri Suwarti dan Ibunda Emalia Wigarningsih. Pasangan beda agama antara Dewi yang memegang teguh sebagai Penghayat dan aktivis demonstran Okky Satrio yang juga dikenal sebagai mantan aktivis Mudika (Muda-mudi Katholik). Keduanya menikah pada 3 Maret 2002 silam.

Mungkin tak seorangpun di dunia ini yang dengan sengaja merencanakan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Apalagi bagi kita yang hidup di negeri yang dikenal religius ini. Pernikahan antar agama – bahkan oleh sebagian banyak orang – masih belum mendapat tempat di hati masyarakat. Apalagi pernikahan antara agama (yang di)resmi(kan), dengan agama yang tidak (di)resmi(kan). Meski demikian seiring berjalannya waktu, pasangan menikah beda agama makin tak berbilang jumlahnya. Di antara mereka adalah pasangan aktivis Dewi Kanti dan Okky Satrio.

Bunga Mawar di Pelarian
Adalah Albertus Satrio Repuntranto, lelaki yang karib disapa Oky ini dikenal sebagai aktivis demonstran pada era sebelum tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam aktivitasnya itu, laki-laki yang pernah kuliah di fakultas Sosial-Politik, Universitas Dr. Mustopo Jakarta ini kerap dikejar-kejar aparat, bahkan tidak jarang tertangkap dan disiksa oleh oknum-oknum yang tidak menyukai ‘perjuangan’-nya. Okky juga merupakan salah seorang penggerak beberapa forum dan gerakan mahasiswa. Meski demikian, sebagai pemuda yang tak mau tinggal diam melihat ketimpangan disekitarnya, ia tak luput dari kegelisahan. Gelisah karena menyaksikan ketidakadilan, dan gelisah karena perbaikan tak kunjung datang.

Tapi, siapa sangka dalam kegelisahannya itulah yang mengantarkannya menemukan ‘mawar merekah’ yang kemudian menjadi pelabuhan terakhir dari pengembaraan cintanya. Ya, suatu hari dalam pelariannya menghindar dari kejaran ‘kaki-kaki jahanam’, sampailah ia di Tanah Pasundan. Saat itu tahun 1990-an Okky melarikan diri dari kejaran ‘intel-intel’ Orde baru dan kemudian ‘menetap’ sementara di Cigugur, Kuningan Jawa Barat. Cigugur merupakan pilihan yang tepat bagi Okky. Disamping ada teman dekat, daerah ini juga dirasa aman olehnya.

Nah, di Cigugur inilah Okky tinggal di rumah seorang tokoh masyarakat yang dikenal luas oleh masyarakat Sunda Karuhun. Tokoh ini bernama Pangeran Djatikusumah. Ia tidak lain adalah ayahanda dari teman karibnya semasa menjadi demonstran di Jakarta. Di rumah Pangeran Djati inilah Okky seringkali memuntahkan kegelisahannya sebagai seorang demonstran pada tuan rumah yang baik dan ramah itu. Ia juga kerap mendiskusikan masalah-masalah keagamaan, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Bahkan, dalam banyak kesempatan dalam diskusinya itu mereka (Okky dan Djati) membincangkan lebih jauh tentang Ciwa Buddha, Hindu dan juga ajaran Islam.

Tanpa sepengetahuan Okky, bahkan tak disangka sebelumnya olehnya, keterlibatannya dalam berdiskusi dengan Pangeran Djati mendapat perhatian dan pengamatan yang cukup oleh anak gadisnya, Dewi Kanti. Menurut pengakuan Dewi, yang kini menjadi istri Okky, di matanya Okky nampak sebagai sosok yang serius. Ini ia simpulkan manakala Okky terlibat diskusi panjang hingga larut malam. Bahkan kerap sampai dini hari. Sesekali Dewi mengumpat dalam hati, kesal kepada Okky, karena suka datang ke rumahnya di Cigugur di atas pukul 01:00 dini hari. Bukan karena perilakunya sebagai demonstran, melainkan, kalau sudah datang, maka tak terhindar lagi, ia berlanjut dengan perbincangan panjang dengan ayahandanya yang sudah beranjak sepuh itu. “Kasihan bapak, ia sudah beranjak tua”. Tutur Dewi mengenang awal-awal perkenalannya dengan Okky. Saat itu ia masih duduk di bangku kelas satu SMU.

Lain halnya dengan Dewi. Ia menikmati masa remajanya layaknya remaja-remaja lain yang hidup di kota metropolitan. Ia sempat mempunyai beberapa teman dekat. Hidup bahagia, riang penuh canda sebagaimana remaja seusianya. Akan tetapi sebagai anak dari penganut Penghayat Kepercayaan, ia mempunyai kisah tersendiri yang berbeda dengan teman-teman lainnya yang beragama ‘samawi’ (Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dll.)

Saat kelas tiga Sekolah dasar, Dewi mengisahkan, suatu ketika sepulang sekolah ia menangis tersedu di pelukan ibundanya. Kepada Ibunya ia menceritakan bahwa guru wali kelasnya menyuruh dia untuk masuk Islam. Tidak hanya itu Sang guru menilai bahwa kakeknyapun dulu seorang muslim. Namun kemudian menjadi murtad dan kafir. Bahkan menurut Dewi, iapun sempat disidang di ruang guru layaknya berbuat suatu tindakan kriminal pencurian. Para guru dengan gayanya masing-masing menjelaskan pandangan mereka terhadap keyakinan orang tuanya yang dituding murtad dan kafir itu. “Yang sering menjadi masalah bukan karena dipaksa masuk satu agama, tetapi yang menyakitkan (secara psikologis) adalah diperlakukan seperti ‘pesakitan’ dan ‘pembunuhan karakter’ orang tuanya di depan sang anak sejak usia dini” papar Dewi yang tak mampu menyembunyikan kekesalannya. “Padahal seorang anak kandunglah yang paling berhak menilai siapa orang tuanya”. Tegas Dewi meyakinkan.

Perkenalan Dewi dengan Okky kian intensif bermula dari aktivitasnya dalam kegiatan kesenian karawitan Sunda. Puncaknya setelah Soeharto tumbang pada Mei 1998, mulai rajin mendorong kalangan muda Penghayat di berbagai forum. Pada masa-masa inilah akhirnya Dewi dipertemukan kembali dengan Okky dalam berbagai kegiatan. Di antaranya mengadvokasi kalangan Penghayat dan konsolidasi masyarakat Adat. Menurut Dewi dari berbagai kegiatan itu akhirnya menyadarkan mereka bahwa; mereka di-‘takdir’-kan untuk bersama. “Resapan air ke air, minyak ke minyak”, ungkap Dewi mengutip tesis kimia politik menurut Tan Malaka tentang kedekatannya dengan Oky. Perbedaan keyakinan tak lagi menjadi penghalang bagi bersemainya cinta kasih keduanya.

Menerobos Tembok Pembatas
Delapan tahun kemudian, setelah merasa ada kecocokan di antara keduanya, mereka sepakat untuk menikah, meski beda agama. Kesadaran yang menyatukan mereka untuk memperjuangkan perkawinannya berlandaskan ‘sepengertian’ meski tidak se-‘sepengakuan’ (satu agama seperti anjuran negara, ed.). Sebagaimana kesadaran umum yang berkembang di masyarakat adat di Cigugur. Mereka menganalogikan pada substansi air yang bisa berbeda campuran dan rasa seperti; kopi, teh, bandrek dll. Namun yag diminum tetaplah substansinya yakni air itu sendiri, apapun sebutannya. Dalam bahasa Sunda disebut cai, dalam bahasa Jawa disebut banyu, orang Bali menyebutnya tirta. Namun prinsipnya adalah sama; yakni air yang dapat diminum untuk menghilangkan dahaga.
“Jadi mengapa mesti berkelahi memperebutkan mana yang lebih nikmat antara teh dan kopi. Atau bahkan seringkali berkelahi memperebutkan mana yang benar cai atau banyu” tanya Dewi mendikte.

Keputusan Okky dan Dewi untuk melangsungkan pernikahan tak terbendung lagi. Perbedaan keyakinan diantara keduanya tak lagi menjadi penghalang. Mereka memahami bahwa pernikahnnya merupakan hubungan antar manusia yang sama-sama menyakini adanya Tuhan Yang Tunggal. Yang membedakan mereka hanyalah cara mengekspresikan keyakinannya. Pada aras inilah menurut Dewi, tak sepatutnya, manakala warga negara telah memiliki kesepahaman dalam menghargai perbedaan, negara malah merusaknya dengan kebijakan yang tidak bijak. Seolah pernikahan beda agama tak akan pernah terjadi, dan tak boleh terjadi. Negara, menurut Dewi, semestinya hanya bertugas mencatatkan (secara administratif) segala peristiwa penting warga negaranya, tanpa harus mengakui atau mengesahkan suatu perkawinan berdasarkan agama yang (di-)resmi-(kan) atau tidak. Okky-pun mengamini pendapat Dewi.

Perbedaan latar belakang kultur keduanya juga tidak menjadi penghalang. Dewi yang lahir dan besar dengan kultur Sunda-nya dan Okky dengan kultur Jawa-nya hanya dianggap kerikil tak berarti bagi keduanya. Begitupun latar Dewi yang tumbuh di lingkungan ningrat tak merasa canggung manakala mesti berhadapan dengan lelaki yang hobby berdemonstrasi itu. Meski demikian, mereka mengaku bahwa ‘tentangan’ yang oleh Dewi disebut bak kerikil, yang berasal dari kalangan warga masyarakat masih membayangi keduanya hingga malam ‘Ngeyeuk Sereuh’.

Mereka juga mengaku bahwa pilihan menikah beda agama memerlukan kesiapan batin yang luar biasa. Terutama untuk memahami via dolorosa (jalan salib yang berat). Apalagi mereka sepakat untuk mencatatkan pernikahannya secara adat, meski mereka tahu betul bahwa itu tak bakalan bisa diwujudkan oleh tangan penguasa. Keduanya tidak mau menempuh ‘jalan gampang’ yang lempang di depan mata. Misalnya dengan mencatatkan diri melalui jalur pemberkatan gereja, yang secara resmi telah mencatat pernikahan mereka. Pencatatan adat sengaja mereka perjuangkan. Menurut Oky, hal itu adalah bentuk dari “keyakinan untuk berseru-seru di pandang gurun”. Papar Okky sambil melirik Dewi yang duduk di sampingnya. “Justru karena sulit, maka upaya ini kami harapkan menjadi (semacam) ‘perlawanan dengan bunga’”. Lanjut Okky bermetafor mengutip penggalan pidato John F. Kennedy soal ekspedisi ke bulan, katanya “We Choose go to the Moon, Not because it is Easy !! But Because It’s HARD !!”
Menimpali pernyataan suaminya, Dewi tak mau kalah. Ia mengutip sebuah sajak dari Wijhi Thukul, sastrawan ‘miskin’ penerima Yap Thiam Hien Award tahun 2003, yang hingga kini tak jelas rimbanya.

Jika kami bunga,
Engkau adalah tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat
Kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan:
Engkau harus hancur!!

Okky dan Dewi mengistilahkan langkah pernikahan adat ini sebagai “bersampan diantara dua karang” meminjam salah satu judul buku Bung Hata tentang sosialisme Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa ini merupakan langkah kultural yang inovatif dengan harapan langkah ini banyak ditiru oleh pasangan beda agama yang menikah, terutama antara agama (yang di)resmi(kan) dan tidak (di)resmi(kan) di Jawa Barat. Memang mestinya mereka bisa menikah atas nama Katholik agar mudah di catatkan di KCS. Namun, hal ini tidak ditempuh oleh keduanya. Mereka mengatakan bahwa langkahnya itu sebagai upaya perlawanan terhadap kultur “diam di tindas” yang menimpa kasus-kasus pernikahan adat di Kuningan. Meminjam bahasa Dewi ,”upaya ini tampak seperti menyalakan obor sejenak dalam gulita”. Namun lanjut Dewi, “lebih baik menyalakan pelita daripada memaki maki dalam gelap”.

Okky sendiri, menurut pengakuannya, tidak mengalami kesulitan ketika akan melangsungkan pernikahan. Ia bahkan mendapatkan dispensasi (pengecualian) dari Keuskupan Agung Jakarta setelah di rekomendasi oleh Pastor dari Paroki Santo Stephanus Cilandak Jakarta selatan. Namun di luar institusi gereja banyak suara-suara yang mencibir Okky yang nota bene mantan ketua Mudika Paroki Santo Stephanus, tapi melakukan ‘perkawinan campur’ (beda agama). “Kalo nggak campur bagaimana bisa kawin“ tukas Okky dengan kelakar khasnya. Terlepas dari cibiran itu, yang membahagiakan Okky dan Dewi adalah adanya beberapa kolega dekatnya yang justru mendukung niat baiknya tersebut.

Memang, diakui oleh Oky, mungkin muncul spekulasi apakah Dewi akan diKatholik-kan atau Okky yang akan dijadikan Penghayat. Bahkan sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, baik di lingkungan Katolik maupun Penghayat sempat beredar spekulasi tersebut. Jadi, masih menurut Okky, di lingkungan warga Katholik sendiri ada semacam sinisme oleh karena mantan ketua Mudika melakukan kawin campur dengan gadis dari ‘agama’ lain. Begitupun di kalangan Penghayat, karena Dewi adalah putri dari Pangeran Djatikusumah yang merupakan tokoh Penghayat Kepercayaan di Jawa barat.

Dukungan Agamawan Interfaith
Seperti telah disinggung sebelumnya, upaya pasangan Okky dan Dewi untuk menikah secara adat sebagai pilihan sadar mereka. Jalan ini ditempuh sebagai upaya (meminjam istilah keduanya) ‘membenturkan’ diri ke tembok. Bagaimana tidak, meski telah mengantongi catatan nikah resmi dari gereja Katholik, pasangan ini dengan sadar ‘melawan’ ke(tidak)bijakan negara yang tidak membolehkan menikah dengan cara adat. Jelas, sebagaimana kita mafhum, upaya mereka untuk mencatatkan pernikahannya ke KCS Kabupaten Kuningan tidak bergayung sambut. “Tidak ada juklak dan juknisnya”. Jelas salah seorang petugas KCS pada Dewi dan Okky saat itu.

Awalnya, menurut Dewi, petugas KCS berkilah, bahwa mereka tidak akan mencatat pernikahan penganut Penghayat dan harus berdasarkan agama yang diakui oleh pemerintah. Hal itu dibantah Okky dengan argumen “Kami menikah di berkati oleh 6 tokoh agama dan menggunakan semua cara agama, jadi kami menikah secara Adat Sunda dengan pemberkatan dari semua tokoh agama, seperti Katholik, Protestan, Hindu, Islam, Buddha , Bahai dan Penghayat Kepercayaan. Jadi bapak pilih secara apa?” tantangnya. Petugas KCS menghindar dengan mengatakan bahwa hal itu tidak umum dan tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Terlepas dari penolakan KCS, dukungan justru datang dari sejumlah agamawan antar-iman. Misalnya, tokoh-tokoh agama pegiat Masyarakat Dialog Antar-agama (MADIA) dan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP). Bahkan menurut pasangan ini, Okky dan Dewi juga bekali kali menerima masukan dari tokoh tokoh lembaga tersebut, seperti; Amanda Suharnoko, Romo Hariyanto SJ, Romo Ismartono SJ (Katolik), Pendeta Martin Sinaga (dosen STT Jakarta), Ida Resi Dwijayani, Chandra Setiawan (Khonghucu, anggota Komnas HAM), Tommy S. Singh (Sikh) dan Rudy Soraya (Baha’i). Dukungan mereka diwujudkan dengan ikut memberkati pernikahan pasangan ini dengan cara agamanya masing masing. Sungguh luar biasa. Jarang ada pernikahan, bahkan seagama sekalipun, yang di-do’akan oleh rohaniwan dari berbagai agama.

Nampak jelas bahwa halangan pernikahan keduanya berangkat dari lingkup budaya, konstruksi sosial lingkungannya hingga ke(tidak)bijakan negara. Namun semuanya tak mampu menyurutkan nyali dan komitmen pasangan Dewi dan Oky ini. Kekuatan nyali mereka boleh jadi, salah satunya, karena mendapat dukungan dari pakar hukum sekelas Nursyahbani Katjasungkana. Malahan Nursyahbani menyarankan, “Kalian harus (mampu) membuat institusi dan tradisi hukum yang membayangi negara”. Jika perlu, masih menurut Nursyahbani, mereka (Dewi – Okky) tidak perlu memakai institusi catatan sipil untuk mencatat pernikahannya, melainkan bersama warga adat lain membuat aturan pernikahan secara adat di luar negara.

Mungkin itu bisa dilakukan, tapi persoalannya ketika pasangan beda agama, terlebih antara agama (yang di)resmi(kan) atau (di-)sah-(kan) dan tidak (di-)sah-(kan) tidak mendapat perlindungan hukum dari negara, akan berimbas pada tidak mendapatkannya pemenuhan hak-hak hukum dan sipil oleh anak-anak mereka. Dan ini disadari betul oleh pasangan yang pernah aktif di Forum Generasi Muda Antar-iman (Gemari) ini.

Dinamika Bahtera Rumah Tangga
Meski sudah menikah sejak 2002 lalu, hingga kini, pasangan Okky dan Dewi belum mengantongi akta nikah dari KCS manapun. Jelas bahwa tiadanya akta nikah akan berimbas pada proses hidup sebagai warga negara. Hak-haknya akan terabaikan, baik hak persamaan di muka hukum maupun hak-hak sipil lainnya yang terkait dengan masalah-masalah administrasi kependudukan. Namun toh akhirnya pada Juni 2005 lalu, Dewi mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan kolom agama bertanda strip (-).

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan ini mempunyai pengalaman tersendiri yang mungkin berbeda dengan pasangan (beda agama) lainnya. Termasuk dalam menjalani keyakinan agama masing-masing. Diceritakan Dewi, Okky sering bercanda selepas do’a malam, dengan mengatakan, “Untung kita berdua tidak sama-sama Katolik ya”. “Kenapa?” tanya Dewi penasaran. “Karena jika di dalam doa Bapa kami, orang Katolik hanya minta rezeki untuk hari ini, jadi kalau kita berdua sama sama seagama (Katolik) cuma minta untuk hari ini, besok musti minta terus dong ?” jawab Oky bergurau.

Cerita lainnya, saat Dewi mengantar suaminya ke gereja dan ingin merasakan hosti komuni. Namun, menurut Okky, hal itu tidak akan mungkin didapatkannya. Hingga suatu saat, sekembali dari acara retret dari salah satu Biara di daerah Cipanas, Puncak, Oky membawa oleh-oleh potongan-potongan hosti yang sudah tidak digunakan dalam Ibadah katholik dengan berbagai rasa. Ada yang manis dengan gula Jawa, ada yang pedas dan ada pula yang tawar. “Dengan ini saya Katholik-kan kamu“. Kelakar Okky pada Dewi sembari memberikan hosti tersebut suatu hari. Lanjut Okky, “Orang Katholik saja umumnya hanya makan hosti rata rata sebuah dalam seminggu, tapi kamu saya ‘paksa’ makan beberapa puluh potongan dalam sehari”. Tuturnya, tanpa bermaksud serius tentunya. Cerita-cerita demikian itulah yang turut mewarnai kehidupan mereka.

Lebih Mudah Mencatatkan Anjing
Meski berbeda keyakinan, namun tak pernah menjadi penghalang untuk meraih kebahagiaan. Begitulah kira-kira yang dirasakan oleh Dewi dan Okky. Justru yang membuat mereka kurang nyaman sekaligus keprihatinan adalah ketika negara yang seharusnya menjadi pengayom bagi warganya, justru sering kali menjadi aktor utama dalam melembagakan diskriminasi terhadap warganya. Terutama bagi mereka yang memeluk agama di luar lima agama (yang di)resmi(kan). Hal semacam inilah yang menjadi, meminjam istilah Dewi, parodi satire dalam kehidupan rumah tangganya.

Pengalaman menarik sekaligus menggelikan keduanya adalah ketika anjing piaraannya beranak. Seekor anjing jenis golden retriever bernama Barbie (betina) dan Big head (pejantan). Ketika mereka hendak mencatatkan kelahiran anak anjing itu di PERKIN Jaya, ternyata lebih mudah memperoleh stamboom (status kelahiran)-nya. Bahkan disaksikan oleh siapa saja (saksi ikut menanda tangani) dan anaknya lahir kapan, berapa ekor, semua proses administrasi tersebut di urus tanpa pertimbangan politis apapun. “Langsung dicatatkan oleh PERKIN JAYA“, kata Dewi keheranan, dibanding dengan nasib yang dialaminya. Dan tidak lebih dari sebulan keluar sertifikat stambum, akta kelahiran anjingnya.

Rasa heran yang dialami oleh Dewi merupakan sesuatu yang wajar. Bagaimana tidak. Ternyata lebih mudah mencatatkan anjing piaraan daripada mencatatkan pernikahan sepasang anak manusia. Bahkan dengan tujuan mulia sekalipun: membina keluarga yang harmoni, tentram, penuh kedamaian. Sepatutnya, menurut Dewi, pemerintah mesti memberi pengayoman sekaligus pelayanan terhadap warganya. Bukan malah mempersulit. Apalagi, tambah Okky, negara berkewajiban untuk melindungi warganya dalam memeluk agama sekaligus menjalankan ritual sesuai keyakinannya. Hal ini sejalan dengan pasal 29 UUD ’45 yang memberikan kebebasan kepada warga negara dalam memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya. Nah, jika aparat pemerintah selaku pelayan masyarakat yang mestinya memberikan contoh tauladan yang baik bagi warganya, tetapi justru memersulit, bukankah ini ironi? Memilukan sekaligus memalukan!

Belajar Pada Sejarah
Historia vita magistrae, sejarah adalah guru yang sempurna. Jika para founding father kita dulu telah menyadari kemajemukan bangsa ini dengan mengakomodir dalam UUD ’45, khususnya pasal 29, sesungguhnya merupakan bentuk kesadaran yang mesti kita hargai. Karena kesadaran itu bukan muncul sebagai jargon politik semata tetapi merupakan bentuk pembacaan atas realitas kemajemukan yang dimiliki bangsa ini. Ditambah lagi dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa. Lengkap sudah apa yang telah dirumuskan oleh para pendahulu kita. Tetapi sayang, semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sudah di rumuskan oleh para leluhur kita yang terinspirasi dari buku Sutasoma sejak tahun 900 Masehi hanya tinggal slogan semata. Generasi sekarang sudah mulai melupakan, bahkan mungkin tidak tahu sama sekali.

Padahal saat itu para leluhur kita sudah mampu menemukan ; Mangka Jinatwa lawan Ciwatatwa Tunggal. Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. (Pada dasarnya hakekat Buddha dan hakekat Ciwa adalah Satu. Berbeda beda dalam perwujudan [eksoteris] tetapi tetap satu [pada level esoteris]).

Kita dapat memetik pelajaran dari sejarah masa Empu Tantular. Konflik antar pendukung agama Ciwa dan Buddha Tantrayana sering terjadi di kerajaan Kediri. Saat itu Kediri dipimpin oleh Airlangga. Olehnya konflik antar agama itu dapat direkatkan bahkan muncul rekonsiliasi budaya karena kesadaran Bhineka Tunggal Ika itu. Kemudian muncullah tradisi Ciwa-Buddha. Dari rekonsiliasi budaya itulah memberikan inspirasi pada kisah pewayangan. Maka muncullah beberapa tokoh, seperti Semar (Bethara Ismaya, Sang Hayang Wenang, Bathara Guru dan para punakawan, di negara asalnya India tidak ada okoh tokoh tersebut).

Jika abad ke IX M saja nenek moyang kita sudah menemukan landasan filosofis berbangsa da bernegara yang sekaligus menjadi landasan teologis untuk toleransi antar agama, mengapa kita yang hidup di abad 21 ini justru melupakan ajaran-ajaran mulia itu? Keberadaan Departemen Agama yang sejatinya mampu memberikan pelayanan dan pengayom bagi seluruh umat beragama, justru malah melakukan diskriminasi yang terlembaga. Maka merupakan ironi, kala warga negara yang lahir dan hidup turun temurun di bumi pertiwi ini, hanya karena agama mereka dianggap “menyimpang” (tidak diakui oleh pemeritah) seperti; Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Kaharingan di Kalimantan, Sikep di masyarakat Samin Jawa Tengah, Parmalim di Tapanuli Utara, Kajang di Bulukumba, Sulawesi dan sebagainya, hak-hak mereka sebagai warga negara abai begitu saja.

Hal itu juga yang menyebabkan para founding father kita mengambil seloka Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebagaimana dituturkan oleh Okky, ketika pemahaman agama (secara esoteris) dimaknai tidak pada esensi luhur melainkan hanya pada tingkat formalisme institusi dan “budaya pembungkus” darimana agama itu berasal, maka yang terjadi adalah pertentangan budaya dan bukan kemanunggalan seperti yang terekam pada masa Mpu Tantular atau pemahaman ‘local genius’ nusantara.

Lebih lanjut Okky memaparkann, ketika bermacam istilah muncul oleh ilmuwan Barat dalam mengartikan kemanunggalan itu seperti; Kern mempergunakan istilah “percampuran” (Vermenging) sementara Zoetmulder menggunakan istilah “perpaduan“/ Syncretisme dan Rassers mengistilahkan “peleburan” atau Blending. Sementara ahli lain seperti Pigeaud, seperti dikutip Okky, menganggap istilah itu menyesatkan sehingga mengusulkan istilah “Kesejajaran” (Pararellism). Bermacam perbedaan definisi tersebut menunjukkan betapa sulitnya para ahli menemukan istilah kemanunggalan Ciwa-Buddha di Indonesia. Seperti banyaknya tudingan pada kelompok “agama non resmi”, dengan istilah animis, sempalan bahkan tidak beragama. “Jika para leluhur seperti Mpu Tantular mampu membuat Kemanunggalan ajaran Ciwa-Buddha yang dipadu dengan keyakinan spiritual khas Nusantara apakah hal tersebut tidak menunjukkan bahwa local genius Nusantara mempunyai kecerdasan spiritual dan emosional yang lebih dari para tokoh-tokoh agamawan saat ini?” tanya Dewi dan Okky.

“Dapat dibayangkan jika pada zaman Mpu Tantular saja yang hidup pada abad IX, dengan sistem kerajaan mampu mengakomodir perbedaan bahkan melakukan rekonsiliasi budaya antar ajaran Ciwaisme dengan ajaran Buddha Tantrayana sehingga menjadi ajaran Ciwa-Buddha , tetapi kini, kita yang hidup di abad 21, di saat kemerdekaan sudah memasuki tahun ke 60, bentuk pemerintahan tak lagi kerajaan malah terjadi diskriminasi dan sangat intoleran?” lanjut Okky berapi-api.

Diskriminasi yang ter(di)lembagakan
Diskriminasi yang dilakukan negara kerap hanya dianggap masalah administratif belaka. Seperti dalam hal pencatatan perkawinan, kelahiran dan kematian. Ketika aparat negara enggan menjalankan tugas-tugas administrasi, mereka dengan gampangnya memberikan alasan bahwa pernikahan penganut Penghayat karena “tidak adanya juklak dan juknis”. KCS misalnya, hingga kini belum bersedia untuk mencatat pernikahan beda agama. Apalagi salah satu pasangan pemeluk Penghayat, bukan agama ‘resmi’ yang di-‘akui’ oleh pemerintah. “Lalu tidakkah terpikirkan dampak yang dialami oleh warga yang bersangkutan? Bukan hanya persoalan administratif, melainkan merembet pula ke soal-soal lain yang banyak merugikan”. Ujar Dewi memaparkan tindak diskriminasi yang dialaminya selama ini.

Betapa tidak, dampak yang paling terasa, menurut Dewi adalah munculnya kekerasan psykologis yang dialami oleh perempuan dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Dapat dibayangkan ketika sepasang pengantin dalam menyambut kehidupan barunya harus menghadapi kegetiran perasaan, bahwa perkawinan yang mereka bangun dengan itikad suci, restu dari keluarga kedua belah pihak, “dicemooh dan dituduh serendah binatang dengan predikat ‘kumpul kebo’, karena adanya ‘stempel’ tidak sah oleh negara”. Papar Dewi tak dapat menyembunyikan kekesalannya.

Bahkan, masih cerita Dewi, sejak tahun 1964 di Kuningan, Jawa Barat, banyak pernikahan pasangan penganut Penghayat Kepercayaan yang di tangkap dan dijebloskan ke penjara selama minimal 3 bulan karena dianggap sebagai “pernikahan liar”. “Apakah ini bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang begitu telanjang?” tanya Dewi lebih lanjut.

Tidak hanya sampai disitu. Selain tidak diakuinya perkawinan mereka (penganut Penghayat), perlakuan diskriminatif juga terus berlanjut manakala pasangan Penghayat memiliki anak sebagai buah hati dan tanda cinta kasih mereka. Ketika mereka akan mencatatkan anak mereka ke KCS, maka si ayah dari anak tersebut akan disodori selembar formulir bermaterai, yang disitu tertulis ‘Penjelasan Pengakuan Anak di luar Kawin’. “Bukankah ini merupakan bentuk pemaksaan negara terhadap warganya untuk mengingkari anak kandungnya sendiri?” ujar Dewi bersungut.

Lebih lanjut Dewi mencontohkan kasus pasangan nikah Asep dan Rela pada tahun 2002, yang hendak mencatatkan kelahiran anak laki-laki pertama mereka. Dalam Akta tersebut tertulis “Telah lahir seorang anak laki-laki bernama Pramayudha Padmanegara, anak kesatu dari seorang perempuan bernama Rela Susanti”. Tutur Dewi mengutip keterangan yang tercantum dalam Akta tersebut, yang tanpa menyantumkan nama Asep Pudjanegara sebagai ayahnya. Dalam kasus ini menujukkan bahwa negara telah dengan sengaja menghilangkan identitas seorang ayah dari seorang anak kandungnya. Akan tetapi perlakuan ini diterima begitu saja oleh kebanyakan warga Penghayat, karena terdesak (atau terpaksa) oleh kebutuhan-kebutuhan sosial seperti menyekolahkan anak-anak mereka dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan nasib identitas anak tersebut kaitannya dengan hak sipil, hak waris dan hak keturunan?.

Bentuk diskriminasi lainnya, masih terkait dengan penyatatan lahir anak, dialami juga pula oleh pasangan Penghayat, Gumira dan Susi (Januari 2001). Dalam Akta lahirnya tertulis “Telah lahir seorang anak perempuan bernama Sherien Dwi Ananda, anak kedua dari seorang perempuan bernama Susiawati, yang telah diakui oleh seorang laki-laki bernama Gumira Barna Alam, sebagai ayahnya”. Karena tidak terima dengan perlakuan KCS tersebut, pasangan Gumira – Susi ini mengajukan gugatan hukum terhadap KCS setempat. “Hingga kini kasusnya sudah sampai ke Mahkamag Agung (MA)”, tutur Dewi menjelaskan.

Perlakuan diskriminatif tersebut tidak berhenti sampai disitu. Bahkan menjalar ke masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Misalnya, dicap sebagai kafir, murtad dan semacamnya, oleh karena menganut bukan agama (yang di-)resmi-(kan).

Apa Yang Diharapkan?
Diakui atau tidak oleh negara, sebagai penganut agama, warga Penghayat sebenarnya tidak begitu ambil peduli, termasuk pasangan Dewi dan Okky. Karena mereka menilai hal itu bukanlah hal yang subtansial. Akan tetapi sebagai warga negara yang di mata hukum memiliki persamaan hak, maka pasangan Dewi – Okky, dan juga warga Penghayat lainnya, mengharapkan beberapa hal terkait dengan hak-hak mereka. Pertama, hak untuk mendapatkan pengakuan identitas sebagai warga negara dengan Penghayat sebagai keyakinannya. Kedua, pengakuan (Yang tidak sekedar penyatatan) atas anak kandung yang sah (bukan di luar nikah) serta hak untuk mengasuh, membesarkan dan mendidiknya. Ketiga, hak untuk mendapatkan kesetaraan sebagai warga negara yang merdeka, sebagaimana warga lainnya di bidang pendidikan, ekonomi dan budaya.

Selain ketiga tuntutan diatas, Oky dan Dewi juga menilai bahwa pengabaian atas ketiga hal diatas, dan yang utama adalah penggunaan persepektif agama ‘samawi’ dari pihak luar (outsider) untuk menilai agama atau keyakinan mereka, dinilai pula oleh warga Penghayat Kepercayaan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi yang paling mendasar, yakni, mengekspresikan cara berkomunikasi kepada Sang Penciptanya. Mestinya, kata Dewi, selama cara-cara tersebut tidak mengganggu kehidupan sosial manusia di sekitarnya, seharusnya negara tidak berhak melarang.

Sumber:
Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (Ed.), “Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan” (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s