Nikah Beda Agama dalam Persepektif Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan dinilai sebagai “sunnah”, sebagai tradisi yang mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Dari kajian terhadap ayat-ayat yang membahas soal pernikahan tersebut dapat disimpulkan sejumlah prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan bagi suatu pernikahan.

Pertama, prinsip monogami. Kedua, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang); ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi; keempat, prinsip mu’asyarah bil ma’ruf (pergaulan yang sopan dan santun); dan kelima, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat.

Pernikahan beda agama atau lintas agama yang dimaksudkan dalam Islam adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dan yang bukan Islam atau non-Muslim. Ada beberapa kategori berkaitan dengan yang dimaksud “non-muslim” ini, seperti “musyrik”, “kafir” dan “ahlul kitab”. Namun demikian, tidak ada kesepakatan di antara para ulama mengenai kelompok mana saja yang dapat dikategorikan sebagai musyrik, kafir atau ahlul kitab. Pada umumnya, pengertian musyrik dilekatkan pada kelompok yang menyekutukan Tuhan atau mengakui adanya tuhan selain Allah Swt., seperti para penyembah berhala, penyembah api dan sebagainya. Sementara kafir berarti orang-orang yang berada di luar Islam, orang-orang yang tidak beragama Islam. Kafir biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Pertama, kafir dzimmi yaitu orang-orang kafir yang masih tetap dengan agama lamanya akan tetapi ia mau untuk tunduk dan patuh pada ketentuan agama Islam dengan tidak memerangi umat Islam. Kedua adalah kafir harbi (yang memerangi umat Islam), Ketiga, kafir musta`min (yang diberi jaminan keamanan); dan keempat, kafir mu’ahad (yang berada dalam status perjanjian perdamaian dengan umat Islam). Sementara “ahlul kitab” mencakup para penganut agama yang memiliki kitab suci atau penganut agama-agama samawi (agama-agama langit), seperti Yahudi dan Nasrani.

Persoalannya, siapa yang dimaksud dengan musyrik, ahlul kitab dan kafir dalam konteks ayat-ayat al-Qur’an ini? Apa perbedaan di antara ketiga kelompok ini? Musyrik dalam pengertian mufassirin atau ahli tafsir adalah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu, bisa berwujud manusia, benda, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan orang Islam bisa menjadi musyrik. Akan tetapi, yang dominan, pengertian musyrik selalu dimaknai secara sempit, yakni pemujaan atau penyembahan terhadap berhala, api atau lainnya. Padahal, dalam realitas sosiologis di masyarakat, termasuk dalam komunitas Muslim sendiri, telah terjadi pendewaan dan penyembahan terhadap kekuasaan, harta, jabatan atau terhadap makhluk Tuhan. Memaknai terminologi musyrik hanya untuk kalangan di luar Islam adalah sungguh menyesatkan, dan ini akan menyebabkan umat Islam kehilangan kesadaran untuk mengoreksi diri sendiri dari bahaya syirik.

Menurut pakar tafsir klasik, al-Raghib al-Asfahani, dari segi hukum, syirik terbagi dua, yakni syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil mempersekutukan Tuhan untuk maksud tertentu, misalnya untuk tujuan riya atau ingin mendapat pujian, sementara syirik besar mempersekutukan Tuhan dengan makhluk ciptaan-Nya dalam hal ketuhanan. Dengan kata lain, tidak adanya kesepakatan ini mengindikasikan betapa sulitnya memastikan bahwa seseorang itu musyrik atau bukan karena urusan ini lebih banyak berkaitan dengan keyakinan keagamaan seseorang yang sangat pribadi dan personal.

Sama halnya dengan istilah musyrik, istilah ahl al-kitab juga menimbulkan berbagai interpretasi. Sejumlah ulama membatasi ahl al-kitab pada kelompok Yahudi dan Kristen di masa Nabi saja. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ahl al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani, baik yang dijumpai pada masa Nabi saw, maupun yang hidup di jaman sekarang. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa istilah ahlul kitab tidak terbatas hanya pada kelompok Yahudi dan Kristen, melainkan juga mencakup penganut agama Buddha dan Hindu, bahkan sebagian ulama menyebut agama lain, termasuk Majusi, agama Persia kuno dan agama orang-orang India, Cina dan Jepang.

Istilah kafir juga menimbulkan pemaknaan yang beragam. Umumnya ulama mengartikan kafir dengan pengingkaran terhadap Allah swt, para rasul beserta semua ajaran yang mereka bawa, dan hari akhirat. al-Qur’an sendiri menggunakan sebutan kafir untuk beragam kelompok, yakni kepada orang-orang kafir sebelum kerasulan Muhammad saw.; kepada orang-orang kafir Mekkah yang mengingkari Allah dan melecehkan Nabi saw; kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah swt; kepada orang-orang yang mencari pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah swt; kepada orang-orang yang tidak mau mengambil i’tibar dan cinta dunia; dan kepada orang-orang yang munafik dan murtad. Melihat beragamnya makna kafir ini, tidak tertutup kemungkinan banyak Muslim yang dapat disebut kafir, paling tidak kafir terhadap nikmat Allah swt.

Mengomentari ketiga terminologi tersebut, Abu al-A’la al-Maududi, salah seorang pemikir dan aktifis Islam dari Pakistan, menjelaskan, jika kita mengkaji isi kandungan al-Qur’an, ditemukan tiga istilah yang memiliki makna yang berbeda satu sama lain, yaitu musyrik, ahl al-kitab, dan ahl al-iman. Orang-orang musyrik yang digambarkan dalam al-Qur’an, seperti dalam al-Maidah, 5:17, 30 dan 73, dan al-Taubah, 9:30, pada hakikatnya adalah ahl al-kitab yang telah menyimpang dari ajaran kitab mereka yang asli. Akan tetapi, sungguh pun demikian al-Qur’an tidak menyebut mereka dengan istilah musyrik, melainkan ahlul kitab.

Dari ketiga terminologi yang problematik itu, persoalan pernikahan beda agama dengan non-Muslim juga ikut menjadi isu kontroversial dalam sejarah Islam. Ini berangkat dari penafsiran atas Surah al-Ma’idah ayat 5, “Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminah dan ahl al-kitab sebelum kamu”. Apakah ini mencakup ahl al-kitab pada umumnya tanpa syarat, ataukah dengan syarat, ataukah pengertiannya juga mencakup kalangan musyrik dan kafir sebagai kelompok non-Muslim?
Dengan mengacu pada pengertian literal ayat ini, maka menikahi perempuan ahl al-kitab itu jelas boleh — sebagaimana telah diujarkan al-Qur`an dengan sangat tegas (qathi’iy) dan jelas (sharih) tanpa syarat suatu apa.

Pada prinsipnya pandangan para ulama mengenai hal ini terpola kepada tiga pendapat:

Pertama, melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahlul kitab dan larangan itu berlaku, baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim.

Kedua, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dengan syarat perempuan non-Muslim itu dari kelompok ahlul kitab, tetapi tidak sebaliknya.

Ketiga, membolehkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhaili menulis, “Ulama sepakat atas bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ‘ahli kitab’. Dasarnya adalah surah Al-Maidah, ayat 5. Beberapa orang sahabat Nabi menikahi perempuan ahl al-kitab. Contohnya, Utsman bin Affan menikahi Nailah binti al Farafishah yang Nasrani. Khudzaifah mengawini perempuan Yahudi”.

Memang ada perdebatan kecil mengenai hal ini. Sebagian mensyaratkan bahwa kebolehan tersebut hanya berlaku bagi penganut Yahudi atau Nasrani sebelum adanya pemalsuan (atau tahrif) atas kitab suci mereka. Tetapi Wahbah mengatakan: “yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkannya tanpa syarat, karena teks Al-Quran itu begitu jelas tanpa syarat”. Dalam banyak perbincangan soal ini, selalu muncul perdebatan: bukankah orang Kristen adalah musyrik karena mempertuhankan Yesus?

Mengenai soal ini, al-Juzairi punya pandangan sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam karyanya, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah. Menurutnya, “Ayat ini menunjukkan halalnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan ‘nash’ (teks explisit), meskipun perempuan tersebut mengatakan, ‘Al-Masih (Isa) adalah ‘ilah (tuhan)’ atau ‘tsalitsu tsalatsah’ (satu dari tiga oknum), padahal itu musyrik, Allah membolehkannya karena mereka (perempuan) menganut agama langit dan mempunyai kitab suci”.

Selain itu, dalam buku tafsirnya Rawa’i al-Bayan, Ali al-Shabuni, mengutip al-Alusi, seorang ahli tafsir, menulis demikian: “Hammad pernah bertanya kepada Ibrahim tentang perkawinan muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Ibrahim menjawab, ‘Lâ ba’sa (tidak apa-apa)”. Lalu, “Bukankah Allah menegaskan, ‘Wa lâ tankihu al-musyrikât’? (Jangan menikahi orang-orang musyrik)” debat Hammad. “Itu kan perempuan-perempuan majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala),” jawab Ibrahim.

Itu adalah argumen teks. Yang menarik adalah argumen logika. Menurut Wahbah Zuhaili, perkawinan itu boleh karena ada sejumlah persamaan prinsip antara dua agama itu; pengakuan akan adanya Tuhan, keimanan kepada para utusan Tuhan, dan kepercayaan pada hari akhir. Beberapa prinsip ajaran ini menurutnya pada umumnya dapat menjamin “istiqomah” (stabilnya) kehidupan perkawinan mereka.

Tetapi yang lebih menarik lagi adalah soal mengapa perkawinan itu hanya sah jika calon suaminya muslim, dan tidak sebaliknya. “Kalau calon suaminya ahli kitab,” kata Wahbah, “tentu akan sangat mengkhawatirkan agama isterinya kelak. Dia bisa ditarik mengikuti agama suami karena biasanya perempuan sangat mudah terpengaruh dan patuh saja.”

Jawaban Wahbah ini memang masih memperlihatkan kecenderungan umum bahwa perempuan adalah makhluk emosional, lemah dan wajib tunduk pada suaminya, termasuk dalam soal keyakinan agama. Dan keadaan ini diposisikan berbeda dengan laki-laki. Ini jelas konstruksi patriarkhi dalam ajaran agama.

Legalitas pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab memang diperdebatkan para ulama fikih hingga kini. Pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di antara mereka adalah haram. Pendapat ini, menurut Abdul Moqsith Ghazali , didasarkan pada beberapa alasan. [1]. Tidak seperti dalam menegaskan kehalalan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, al-Qur’an surat al-Ma`idah ayat 5 tak menjelaskan halal dan haramnya pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Tak adanya penjelasan itu, menurut jumhur ulama, menunjukkan bahwa pernikahan di antara mereka tak sah dan tak diakui. Pendapat ini ditopang (konon) oleh hadits dari Jabir ibn Abdillah, natazawwaju nisa’a ahl al-kitab, wa la yatazawwajuhum nisa’una (kita boleh menikahi perempuan Ahli Kitab, tapi mereka tak boleh menikahi perempuan kita yang muslim).

Namun, menurut Moqsith, sebagian ulama meragukan kesahihan dan validitas hadits itu. Apa yang disebut sebagai hadits tersebut sebenarnya adalah (mirip dengan) pernyataan Umar ibn Khattab. Umar berkata, al-muslim yatazawwaju al-nashraniyah wa la yatazawwaju al-nashrani al-muslimah (laki-laki muslim boleh menikah perempuan Nashrani dan tidak sebaliknya). Sejarah, seperti dibaca Moqsith, memang mencatat, Umar ibn Khattab adalah khalifah yang keras menolak pernikahan beda agama, baik antara laki-laki muslim dan perempuan Ahli Kitab, maupun perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab.

[2]. Sesuai dengan kodratnya, demikian mereka berargumen, perempuan mudah goyah dan terpengaruh sehingga dikhawatirkan si perempuan muslimah akan pindah ke agama sang suami. Dan keluarga ini dikhawatirkan akan memproduksi anak-anak yang kafir. Abu Abdillah pernah berkata, “saya tak suka laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi atau Nashrani, karena khawatir anak-anaknya kelak akan menjadi Yahudi dan Nashrani. Ini menunjukkan, pernikahan juga memiliki tujuan-tujuan politis misalnya untuk menarik pasangan hidupnya (istri) ke dalam agama dirinya (suami). Ketika umat Islam menjadi minoritas, motif politik di balik pernikahan amat mungkin terjadi.

Kedua, imbuh Moqsith, ulama fikih yang membuka kemungkinan dibolehkannya pernikahan tersebut. Alasannya; [1]. Dengan mengacu pada teori al-iktifa’ dalam bahasa Arab. Al-Ma’idah ayat 5 yang menyebutkan kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dipandang cukup (iktifa’) untuk menegaskan kehalalan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Seandainya dieksplisitkan, ayat itu akan berbunyi demikian, “Dihalalkan menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminah dan perempuan Ahli Kitab sebelum kalian, sebagaimana juga dihalalkan menikahi laki-laki yang menjaga kehormatannya dari kaum mukmin dan Ahli Kitab sebelum kalian”. Gaya bahasa seperti ini dalam gramatika bahasa Arab disebut min bab al-iktifa`.

[2]. Tidak ada dalil yang jelas (sharih) dan tegas (qath`i) dalam al-Qur`an yang melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki Ahli Kitab. Tidak sebagaimana terhadap orang musyrik dan kafir, al-Qur’an tak menyebutkan status hukum pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Sebuah kaidah fikih yang (masih diperselisihkan) menyatakan, ketiadaan dalil itu bisa dimaknai sebagai dalil (`adam al-dalil huwa al-dalil) bagi bolehnya pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Penting dicatat, pelarangan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab tercantum dalam buku-buku tafsir dan fikih dan bukan dalam al-Qur`an dan hadits mutawatir.

[3]. Alasan yang menyatakan bahwa perempuan mudah goyah dan terpengaruh, menurut Moqsith, bukan dalil al-Qur’an dan hadits mutawatir. Itu, menurutnya, pernyataan sebagian ulama klasik yang diacukan pada sebagian realitas sosial saat itu. Sekarang, tatkala perempuan kian otonom akibat mobilitas vertikal dan mutu pendidikan perempuan yang terus membaik, alasan itu tak memuaskan. Faktanya, sekurangnya dalam konteks keindonesiaan, banyak perempuan muslimah masih memeluk Islam walau yang bersangkutan menikah dengan laki-laki Ahli Kitab. Tak sedikit pula, anak-anak mereka mengikuti agama ibunya, Islam. Sebuah kenyataan historis, setelah Zainab binti Muhammad SAW pisah ranjang dengan suaminya (Ibn al-`Ash) selama enam tahun (Zainab di Madinah, sementara Ibn al-`Ash di Mekah), di ujungnya sang suami lah yang mengikuti agama si isteri. Ibn al-`Ash yang musyrik akhirnya masuk Islam dan hijrah ke Madinah, tinggal satu rumah bersama isteri dan anak-anaknya .

Selain itu ada pendapat yang membolehkan pernikahan Muslim dan non-Muslim. Hal itu tidak terbatas bagi laki-laki saja yang bisa menikah dengan perempuan non-Muslim, melainkan juga bagi perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kelompok ini juga berdalil pada ketiga ayat yang telah dipakai oleh pihak pemegang pandangan sebelumnya, yakni al-Baqarah, 2:221; al-Mumtahanah, 60:10; dan al-Maidah, 5:5. Yang berbeda cuma tafsirnya.

Menurut mereka, ayat al-Baqarah, 2:221 hanya melarang pernikahan seorang Muslim dengan musyrik. Dalam pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, misalnya, yang dimaksud perempuan-perempuan musyrik dalam al-Baqarah, 2:221, terbatas pada perempuan musyrik Arab di masa Nabi. Alasan lainnya, dalam teks ayat itu di samping disebutkan larangan menikah dengan orang musyrik juga diikuti anjuran menikah dengan budak. Jelas, konteksnya adalah orang-orang musyrik di masa Nabi, dan mereka sudah tidak ada lagi sekarang. Selanjutnya, al-Maidah, 5:5 malah membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahlul kitab dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku untuk sebaliknya. Adapun Surah al-Mumtahanah, 60:10 hanya menjelaskan secara eksplisit larangan melanggengkan hubungan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia bersuara keras tentang ini. Melalui fatwa yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980 MUI mengharamkan semua bentuk pernikahan lintas agama, termasuk pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, walaupun dari kalangan ahlul kitab. Alasannya karena kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan dari pernikahan lintas agama itu lebih besar daripada kebaikan (maslahat) yang dipetiknya, terutama bagi kaum Muslimin. Fatwa ini kembali dikumandangkan pada 29 Juli 2005 lalu setelah MUI selesai menuntaskan agenda Musyawarah Nasional ke 7 di Jakarta.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa pandangan yang tidak membolehkan pernikahan lintas agama pada umumnya beranjak dari suatu keinginan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis di masyarakat. Keluarga demikian biasanya dibangun dari adanya sejumlah persamaan dan kesamaan antara suami-isteri, terutama kesamaan dalam hal agama. Logikanya, semakin banyak perbedaan di antara kedua pasangan, terutama perbedaan agama, semakin rapuh ikatan pernikahan mereka. Artinya, perbedaan agama diduga kuat akan mempengaruhi keutuhan dan kebahagiaan pernikahan dan keharmonisan hubungan lintas anggota keluarga.

Sebagai catatan, perlu dikemukakan argumen fatwa MUI DKI Jakarta yang berbeda dengan pandangan MUI Pusat. Fatwa MUI DKI Jakarta, tertanggal 30 September 1986, mengikuti pendapat yang menyatakan bolehnya pernikahan lintas agama. Menurutnya, “fatwa ini mengikuti faham kebanyakan atau jumhur ulama fiqih, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, dan ulama India/Pakistan. Juga berpegang pada al-Qur’an, sesuai dengan sifat dan sikap Islam, dan banyak diikuti oleh cendekiawan dan ulama Islam Indonesia. Pendapat ini sesuai dengan kondisi Indonesia (masyarakat majemuk), sebagai negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai dengan sejarah merdekanya bangsa dan pembentukan negara R.I. dan sejarah penetapan UUD 1945 sebagai UUD Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 serta semangat persatuan dan kesatuan berdasar Pancasila. Fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta lebih tepat, berdasar hukum dan kebijakan serta sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Faham ini akan menguatkan tali ikatan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Menurut data yang dikemukakan MUI DKI Jakarta, sejak April 1985 sampai 10 Juli 1986, ada 239 kasus perkawinan lintas agama atau perkawinan campuran antar pemeluk agama. 117 di antaranya adalah perkawinan pasangan laki-laki non-Muslim dan perempuan Muslim. Berdasarkan fatwa ini, Kantor Urusan Agama (KUA) dibolehkan melangsungkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahlul Kitab, dan juga Kantor Catatan Sipil (KCS – kini DKCS) DKI Jakarta dibolehkan melayani dan mencatatkan pernikahan lintas agama. [ ]

Sumber:
Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed.), Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan. (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s